Jumat, 17 Oktober 2003, 10:47 WIB
Penghentian Penebangan Kayu di Jawa Picu Gejolak Ekonomi
Cepu, Jumat
Moratorium lodging atau penghentian penebangan kayu di hutan Pulau Jawa bukan solusi yang tepat untuk menanggulangi kerusakan hutan, bahkan kebijakan tersebut bisa menimbulkan gejolak ekonomi di Indonesia.
“Kalau moratorium lodging diberlakukan, saya yang akan pertama kali menentang karena moratorium sulit dipertanggungjawabkan secara ekonomi, ekologi, maupun sosial,” kata pengamat ekonomi yang juga Ketua Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI), Drajad Wibowo, di Cepu, Jumat (17/10).
Menurutnya, moratorium lodging bahkan bisa menimbulkan gejolak ekonomi yang tidak kecil. Bila moratium lodging diberlakukan, maka Indonesia akan mengalami krisis neraca perdagangan karena harus mengimpor bahan baku kayu, sedangkan ekspor pasti menurun, khususnya untuk barang-barang yang memakai bahan dasar kayu. “Ekspor Indonesia akan turun sekitar 5 miliar dollar AS,” katanya.
Drajad berpendapat, jika neraca perdagangan Indonesia terguncang maka secara makro kondisi ekonomi Indonesia otomatis akan memburuk dan rupiah pun akan kembali terpuruk seperti saat terjadi puncak krisis beberapa waktu lalu. “Begitu market trader internasional mendengar moratorium lodging diberlakukan di Indonesia, mereka mungkin akan mengincar Indonesia dengan melakukan spekulasi dan rupiah pun akan jatuh ke Rp15 ribu per dollar AS lagi,” katanya.
Ia menilai, di atas kertas, moratorium lodging mungkin ideal dilihat dari sisi ekologis. Pada praktiknya nanti tidak ada jaminan bahwa target ekologis tersebut akan tercapai mengingat kerusakan ekologi di Indonesia sangat terkait dengan faktor ekonomi dan sosial, sehingga kedua faktor terakhir ini pun harus dipertimbangkan sebelum diambil keputusan.
Moratorium lodging mengemuka dan menjadi wancana sebagai solusi untuk menghentikan kerusakan hutan khususnya di Pulau Jawa. Kondisi hutan di pulau ini diakui hampir semua kalangan sudah kritis bahkan kian hari wilayah hutan di pulau terpadat penduduknya di Indonesia ini semakin menyempit.
Menurut data dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), wilayah hutan di Jawa menurun menjadi 22,6 persen dibanding tahun 2001 yang seluas 23,4 persen. Penurunan luas wilayah hutan tersebut menyebabkan kondisi ekologi pulau Jawa memburuk dan beberapa pengamat menilai jika pengikisan hutan terus dibiarkan maka pulau ini akan dilanda krisis air yang akut.
Jeda balak
Selain moratorium lodging yang ekstrem, solusi untuk mencegah
pengikisan hutan di Pulau Jawa yang menjadi wacana adalah jeda balak yakni penghentian penebangan kayu dari hutan produksi untuk sementara waktu.
Menurut Drajad, jeda balak pun sebenarnya tidak akan efektif karena dalam praktiknya nyaris akan sama dengan moratorium lodging karena sangat sulit untuk menentukan tolok ukur lama waktu jeda balak sehingga bisa memaksimalkan keuntungan ekologi dan meminimalkan kerugian ekonomi dan sosial.
Drajad berpendapat, penerapan jeda balak tidak akan efektif karena hingga saat ini pemerintah tidak memiliki sistem pengawasan hutan yang efektif. “Siapa yang akan mengawasi jeda balak? Perhutani? Apa bisa? Perhutani juga kan masih harus mencari profit?” katanya.
Menurut perhitungan Drajad, jika jeda balak diberlakukan di Pulau Jawa saja maka neraca perdagangan Indonesia sudah akan cukup terganggu. Dengan asumsi kebutuhan bahan baku industri furniture di Jawa sebesar 4,5 juta meter kubik per tahun, maka sekitar 1,5 juta meter kubik jati harus diimpor.
“Impor bahan baku jati akan naik sekitar 474 hingga 517 juta dollar AS per tahun, sedangkan ekspor furniture jati jadi turun sekitar 139 juta dollar AS. Dampak netto terhadap balance of payment (BoP) adalah menurun sekitar 613-656 juta dollar AS per tahun. Ini baru perhitungan konservatif,” paparnya.
Menurunnya BoP, lanjut Drajad, akan meningkatkan tekanan depresiatif terhadap rupiah dan dampaknya pasti akan dirasakan seluruh masyarakat.
“Sama dengan moratorium, jeda balak pun bukan solusi optimal bagi permasalahan hutan di Pulau jawa, baik dari sisi ekologi, ekonomi, maupun sosial,” ucapnya.
Permasalahan hutan di Pulau Jawa saat ini sebenarnya bukan hanya masalah pelarangan penebangan tapi menyangkut banyak soal, terutama masalah ketenagakerjaan.
“Pengikisan hutan kan sebenarnya lebih banyak karena penjarahan dan ini kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Pemerintah harus melakukan perubahan total manajemen fiskal. Yang kita butuhkan sekarang adalah manajemen fiskal yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja,” katanya seraya menambahkan melalui manajemen fiskal yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan sendirinya akan mengurangi tekanan atas sumber daya alam termasuk penjarahan kayu. (Ant/ima)